Mapilli --- Masalah nikah merupakan salah-satu masalah yang penting dan kerap kali terjadi di masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Mapilli dan Bulo yang dibawah koordinasi KUA Mapilli. mengenai masalah dalam pernikahan, telah kami beritakan pada beberapa posting sebelumnya diantaranya Mayoritas Masyarakat Memilih “Nikah Bedolan” (lihat/klik disini). seperti yang kita ketahui, bahwa pernikahan merupakan acara/proses ritual yang menjadikan sah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlepas dari aturan agama dan budaya. Meskipun demikian, proses nikah bukan hanya terjadi pada pelaksanaan pernikahan berlangsung, namun juga mengenai masalah teknis administrasi, yakni kelengkapan-kelengkapan berkas calon pengantin yang diterbitkan oleh pemerintah setempat (kantor kelurahan/des) sebagai salah-satu penanggungjawab kelengkapan administrasi nikah.
Pada proses penikahan yang telah dikakukan di Kecamatan Mapilli tidak terlepas dari masalah-masalah dalam pelaksanaannya, dari masalah tersebut dilakukan penanganan dari beragamnya kasus-kasus yang terjadi. Sehingga berdasarkan dari masalah tersebut, KUA Mapilli menyelenggakan sosialisasi (27/11-2012) menyangkut penangan kasus-kasus nikah, baik proses administrasi penikahan maupun proses pelaksanaan nikah. Kegiatan sosialiasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala KUA Mapilli (Ibrahim, S.Ag) didampingi oleh Penghulu Kec. Mapilli (Fajaruddin) serta dihadiri 30 peserta dari kalangan tokoh agama, Pembantu PPN, dan Pemerintah setempat (Lurah dan Kepala Desa). Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, serta sharing informasi menyakut masalah nikah, dimana sasarannya dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang nikah serta menurunkan tingkat masalah/kasus yang pernah ada. (red. penyuluh)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.
Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.
Seperti halnya yang terjadi di masyarakat sulawesi khususnya di Kecamatan Mapilli. Pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agama, disamping itu tidak terlepas dengan tradisi budaya local yang menjadi asesoris dalam pernikannya. Salah satu tradisi yang kami adalah pernikahan dilakukan di luar balai nikah atau biasa diistilahkan dengan “nikah bedolan”. Masyarakat mayoritas lebih memilih nikah bedolan ketimbang pernikahnnya (akad nikah) dilangsungkan di balai nikah. Namun, sebahagian kecil saja pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan di Balai Nikah dalam hal ini adalah di KUA Mapilli. Pencatatan calon pengantin nikah bedolan sesuai prosedur teknis yang telah ditetapkan. Seperti yang telah kami sebutkan, bahwa minoritas pernikahan yang berlangsung di balai nikah itupun sehabagian besar calon pengantinnya yang mengalami permasalahan, dalam hal ini adalah wali dari calon pengantin. Namun ada juga calon pengantin yang tidak memiliki lagi  perwalian, tetap saja menginginkan melangsungkan pernikahannya di luar balai nikah atau nikah bedolan.
Dari salah satu masalah tersebut (perwalian), hal ini kerap kali terjadi dimasyarakat. Olehnya itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam masalah nikah dan rujuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (2) Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Fikih munakahat ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghaib atau `adhal (enggan). Kepala KUA atau petugas dilapangan harus menyelidiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Perlu kehati-hatian dan penuh pertimbangan dari sisi hukum syar`i dan peraturan perundang-undangan, agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di belakang hari.
Seperti pada gambar di atas adalah salah satu warga yang bermasalah dengan perwalian sehingga Kepala KUA Mapilli (Ibrahim H, S.Ag) di dampingi penyuluh Agama Islam Kec. Mapilli (Bakri) menikahkan dan menjadi wali hakim pada calon pengantin tersebut yang dilaksanakan di luar balai nikah (nikah bedolan) pada Jam 11.00 wita Tanggal 5 September 2012 di Desa Segerang. Alhamdulillah, saat ini mereka telah sah dan resmi menjadi suami isteri. (red. penyuluh)

Kondisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KUA Mapilli dalam tiap harinya berjalan sebagaimana fungsi KUA yang tidak terlepas dari VISI dam MISI KUA Kecamatan Mapilli. Seperti yang penulis lihat pada hari hari ini (05/06-2012), beberapa kegiatan rutin yang berjalan diantaranya; Rapat intern pengurus BP4, rapat ini dilaksanakan setelah waktu istirahat (14.00 wita) yang dihadiri oleh segenap kepengurusan BP4. Adapun penyampaian dari Ketua BP4 Kec. Mapilli yang didampingi oleh sekretaris BP4 dalam rapatnya beliau menyampaikan tentang kondisi dan aktifitas kepengurusan saat ini serta kondisi keuangan. 

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, mengumumkan 274 orang yang terdaftar sebagai Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bakal kembali diakomodir menjadi pegawai kontrak dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI tetap memperhatikan nasib P3N untuk menjadi pegawai kontrak,” kata Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar, Mufli BF di Mamuju.
Menurutnya, peran P3N sangat membantu dalam rangka mendukung tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di daerah.
“Pemerintah pusat telah mengakomodir kembali para petugas P3N untuk menjadi pegawai kontrak tahun ini,“kata dia.
Ia mengatakan, selama ini telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Kementerian Agama, sehingga nasib P3N terkatung-katung.
“Kita berharap pemerintah pusat kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan P3N untuk diangkat menjadi pegawai non PNS,“harap Mufli.
Mufli menerangkan, rata-rata petugas P3N yang mengabdi selama ini merupakan lulusan tingkat SMP.
“P3N bukan pegawai negeri. Kedudukan mereka hanya sebagai perpanjangan tangan para penghulu,” katanya.
Pemutusan kontrak petugas P3N kata dia, karena pihak Kementerian Agama mengatur peran dan kedudukan P3N.
Ia mengatakan, petugas P3N idealnya satu petugas setiap desa/kelurahan. Jika mengacu data jumlah P3N di Sulbar yang jumlahnya 274 orang, maka tentu belum sebanding dengan jumlah desa/lurah yang mencapai 500 tersebar pada lima kabupaten di Sulbar. (Ashar Hukmas)

Sumber: Kemenag Sulbar